Kasatgas perkuat koordinasi percepat penanganan pascabencana Sumatera

 Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian terus memperkuat koordinasi percepatan penanganan pascabencana Sumatera.

Tito, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan koordinasi dengan lintas kementerian/lembaga dilakukan sebagai ikhtiar untuk memastikan setiap pihak bergerak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Satgas pada Senin (23/2) telah menggelar Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) di Kantor Kemendagri, Jakarta,

Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno tersebut juga diikuti oleh kementerian dan lembaga terkait.

Salah satu isu yang dibahas, yakni upaya memastikan kebutuhan masyarakat yang tinggal di hunian sementara (huntara) dapat terpenuhi, baik huntara yang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Danantara, maupun Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Yang di huntara ini, mereka waktu itu, mereka akan diberikan, dibuatkan dapur umum, dan makan mereka ditanggung,” kata Tito.

Huntara, jelas Kasatgas, merupakan bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat diterjang banjir. Masyarakat tersebut tinggal di huntara sembari menunggu hunian tetap (huntap) selesai dibangun.

Selain menempati huntara, ia mengatakan masyarakat penyintas juga dapat memilih tinggal di rumah saudara atau menyewa hunian dengan kompensasi berupa dana tunggu hunian (DTH) dari pemerintah.

Berbagai skema bantuan telah disiapkan pemerintah bagi masyarakat terdampak yang didasarkan pada tingkat kerusakan rumah, meliputi Rp15 juta untuk perbaikan rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat atau hilang.

Tito menjelaskan, khusus untuk rumah rusak berat atau hilang, bantuan sebesar Rp60 juta akan disalurkan melalui pembangunan rumah oleh pemerintah, baik di lokasi semula maupun di lahan relokasi.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan perabotan serta stimulan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Tito menyarankan agar bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang rumahnya rusak berat, tetapi juga rusak sedang.

“Yang rusak ringan tinggal nanti, apakah diskresi dari setiap Pemda untuk melihat kondisi [masyarakatnya] perlu dibantu enggak uang perabotan dan uang [stimulan] ekonominya,” ujarnya.

Turut dibahas dalam forum tersebut antara lain penanganan puing-puing kayu sisa banjir yang masih terdapat di beberapa daerah terdampak. Tito mengaku telah berdiskusi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait kebijakan penanganan tersebut.