Proyek kereta trans Sumatra tak andalkan APBN, Kemenhub siapkan integrasi transportasi

 Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan pengembangan Trans Sumatra Railway atau jalur kereta Trans Sumatra dapat menghadirkan simpul transportasi terintegrasi di berbagai wilayah guna memperkuat konektivitas dan mendukung mobilitas masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan Trans Sumatra Railway mengedepankan pembangunan simpul transportasi yang saling terhubung secara optimal.

"Iya, (pengembangan jalur kereta Trans Sumatra dapat) terintegrasi dengan baik, aman, nyaman," kata Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Risal Wasal, saat ditemui di sela Seminar Nasional dan Pengukuhan Pengurus Pusat serta Majelis Profesi dan Etik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Masa Bakti 2025–2028 di Jakarta

Menurut dia, Kementerian Perhubungan tidak secara khusus membahas pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), melainkan memprioritaskan simpul integrasi antarmoda yang aman, nyaman, dan mudah diakses masyarakat.

"Saya tidak bicara TOD. Tapi bentuk simpul yang terintegrasi. Bisa hub dan lain-lain. TOD itu begitu bangunan tambahan lainnya, bisa hotel, bisa apa, justru kawasan pabrikan. Saya bicara simpulnya, suatu simpul integrasi," jelas Risal.

Risal memastikan pengembangan Trans Sumatra Railway akan melahirkan simpul-simpul transportasi baru dengan berbagai model sesuai kebutuhan pelayanan dan karakteristik wilayah di Pulau Sumatra.

Simpul transportasi tersebut diharapkan memperkuat integrasi antarmoda sehingga perpindahan penumpang maupun barang berlangsung lebih efisien serta meningkatkan konektivitas antarkawasan di Sumatra.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pengembangan proyek Trans Sumatra Railway atau jalur kereta Trans Sumatra rute Banda Aceh hingga Bandar Lampung tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (4/6), Menhub mengatakan pemerintah mencari berbagai skema pembiayaan alternatif guna mendukung percepatan pembangunan jaringan perkeretaapian tersebut.

"Kita tentu harus berinovasi. Kita tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja. Tapi kita harus berinovasi supaya kita bisa mendapatkan pendanaan di luar APBN," kata Menhub.

Proyek jalur kereta Trans Sumatra merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, terutama guna mendukung angkutan logistik yang lebih efisien sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mengkaji pengembangan jaringan kereta api Trans Sumatra sepanjang sekitar 1.700 kilometer (km) yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan jaringan rel perkeretaapian di luar Pulau Jawa.

Bobby mengatakan pihaknya segera melakukan kajian terkait proyek pengembangan jalur kereta api tersebut bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrawil), Danantara, serta Kementerian Perhubungan.

Adapun kebutuhan pendanaan proyek tersebut ditaksir mencapai sekitar 25 miliar dolar AS atau sekitar Rp 350 triliun.

Saat ini jaringan rel aktif di Sumatra masih terpisah-pisah dan belum saling terkoneksi secara penuh. KAI menetapkan pembangunan jalur Banda Aceh–Besitang sebagai prioritas utama pada tahap awal proyek Trans Sumatra tersebut.