Dua kali dalam sepekan, PBB laporkan AS lakukan kejahatan kemanusiaan

  Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyimpulkan bahwa serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba di wilayah Karibia dan Pasifik Timur adalah tindakan ilegal dan dapat dikategorikan sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan". Sebelumnya, AS juga disebut melakukan kejahatan serupa dengan membunuh seratus lebih anak-anak di sekolah di Minab, Iran.

Dalam laporan yang diterbitkan pada Senin, Pelapor Khusus PBB Ben Saul menyatakan bahwa serangan terhadap 68 kapal antara bulan September tahun lalu hingga Agustus telah menewaskan sedikitnya 223 orang dan melibatkan "penggunaan kekuatan secara ilegal" yang tidak proporsional.

Temuan tersebut dirilis hanya beberapa hari setelah militer AS mengumumkan serangan terbarunya terhadap kapal lain, yang menewaskan empat orang. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang memandang operasi terhadap kapal-kapal tersebut sebagai bagian dari konflik militer, menyatakan bahwa tindakan itu diperlukan untuk mencegah masuknya narkoba mematikan ke Amerika Serikat.

Pihaknya menyebut pengiriman narkoba tersebut sebagai "serangan bersenjata" terhadap wilayah AS.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa serangan yang dilakukan oleh pasukan AS tidak dapat dibenarkan menurut hukum nasional maupun internasional, sehingga dapat dikategorikan sebagai "serangkaian pembunuhan di luar proses hukum yang melanggar hak atas hidup".

Laporan itu menyatakan bahwa tindakan tersebut "kuat dugaan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan".

Laporan tersebut juga mencatat bahwa meskipun pihak yang diserang terbukti merupakan anggota kelompok kriminal terorganisasi atau kelompok "teroris" sebagaimana diklaim oleh AS, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka telah melancarkan serangan bersenjata terhadap AS atau bertindak sebagai proksi bagi negara lain—tindakan yang semestinya dapat menjadi pembenaran bagi serangan militer AS.

Penampakan pelabuhan La Guaira, Venezuela, Ahad (11/1/2026). Pasukan AS melakukan serangan militer di Caracas dan tiga kota Venezuela lainnya pada 3 Januari. - (Xinhua/Ding Hongfa)

Saul, Pelapor Khusus PBB untuk kontra-terorisme dan hak asasi manusia, menambahkan bahwa perdagangan narkoba "tidak setara dengan serangan militer".

Selain itu, para pengamat mencatat bahwa pemerintahan Trump tidak pernah memberikan bukti apa pun yang menunjukkan bahwa kapal-kapal yang mereka serang sedang mengangkut narkoba.

Laporan PBB tersebut juga mempertanyakan legalitas upaya AS untuk menangkap paksa Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada bulan Januari—peristiwa yang menewaskan 75 orang—serta kerja sama dengan negara-negara Amerika Latin lainnya dalam kerangka "Shield of the Americas" yang digagas oleh pemerintahan Trump. Inisiatif ini bertujuan memperluas operasi antinarkoba AS hingga ke wilayah daratan di kawasan tersebut.

Laporan PBB tersebut menyerukan dilakukannya penyelidikan internal dan meminta pertanggungjawaban para komandan yang terlibat dalam operasi-operasi itu. Laporan itu menyimpulkan bahwa serangan-serangan tersebut gagal mencegah masuknya kokain ke Amerika Serikat melalui kapal kontainer yang tidak diperiksa secara memadai.

Laporan PBB mencatat 223 korban akibat 68 serangan yang dilancarkan hingga bulan Agustus. Dua serangan tambahan bulan ini telah meningkatkan jumlah korban tewas menjadi 234 orang dalam 70 serangan.

Dalam rangkaian serangan pertama pada 2 September 2025, militer AS diduga menggunakan taktik "double tap" (serangan ganda), yakni melancarkan serangan kedua untuk menghabisi mereka yang selamat dari serangan awal. Serangan pertama tersebut menewaskan 11 orang.

Tindakan ini memicu kecaman keras dari Kongres AS, yang mendesak Pentagon untuk merilis rekaman video lengkap dari serangan-serangan tersebut.

Muncul pula tuduhan bahwa Menteri Pertahanan Pete Hegseth telah memberikan perintah untuk "menghabisi mereka semua" dalam serangan ganda tersebut. Namun, para komandan militer senior kemudian memberikan kesaksian di hadapan Kongres bahwa ia tidak memberikan perintah demikian.

Saat berbicara kepada Aljazirah, Michael Vigil, mantan kepala operasi internasional di badan antinarkotika AS (DEA), mengatakan: "Itu adalah pembunuhan. Bagaimanapun Anda menyebutnya, itu adalah pembunuhan... dan hal itu mengguncang nurani moral."

Suasana pemakaman syuhada akibat serangan Israel di sekolah putri di Minab, Iran, pada Selasa (3/3/2026). - (Iran Roday/X)

Tim misi pencari fakta PBB pada Kamis (17/9/2026) seperti dikutip Reuters, mengatakan mereka memiliki dasar alasan untuk meyakini bahwa Amerika Serikat (AS) di balik dua serangan militer terhadap sebuah sekolah dan fasilitas olahraga di Iran pada Februari 2026. PBB menyimpulkan dua serangan itu adalah kejahatan perang.

Temuan itu tercantum dalam laporan Misi Pencari Fakta Independen Internasional untuk Iran dan akan diserahkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Baik pemerintah Iran dan wakil PBB di Jenewa tidak segera merespons permintaan klarifikasi dari Reuters terkait hal ini.

Ahli dari PBB mengatakan bahwa mereka menemukan alasan kuat untuk meyakini bahwa pasukan AS bertanggung jawab atas serangan terhadap Sekolah Dasar Shajareh Tayyebeh di Kota Minab, di mana lebih dari 150 meninggal, di antara korban adalah 120 anak-anak menurut pejabat Iran.

Serangan ini dinilai sebagai serangan sembarang yang mengakibatkan kematian warga sipil dan kerusakan infrastruktur sipil. Tim pencari fakta menyimpulkan terjadinya sebuah kejahatan perang merujuk pada hukum internasional.

Menurut laporan itu AS gagal untuk memperbarui informasi terkait serangan terhadap sekolah di Minab, yang bersebelahan dengan kompleks Korps Garda Revolusi Iran (IRGC), dan bergantung pada informasi intelijen yang menyebut seorang pejabat komandan militer Iran berada di gedung itu. Menurut investigator, kegagalan itu dan memverifikasi bahwa gedung itu benar objek militer adalah lebih dari sekadar kelalaian. 

Kondisi setelah serangan Israel menghantam sebuah sekolah dasar putri di Minab, provinsi Hormozgan selatan. Iran, Sabtu (28/2/2026). Seratus lebih siswi meninggal akibat serangan itu. - (Quds News Network/X)

"Alih-alih, AS mengarahkan serangan ke gedung sekolah saat menyadari risiko menyerang suatu objek sipil dan bertindak ceroboh terkait terjadinya hal tersebut," sebut laporan Misi Pencari Fakta Independen Internasional PBB.

Ahli PBB mengatakan bahwa Sekolah Dasar Shajareh Tayyebeh sangat jelas teridentifikasi sebagai objek sipil dan tidak menemukan bukti bahwa sekolah itu digunakan untuk tujuan militer. Para ahli juga mencapai kesimpulan serupa atas serangan terhadap sebuah fasilitas olahraga di Lamerd. 

Laporan menyebutkan bahwa serangan merusak gedung permukiman dan sebuah sekolah dan mengakibatkan korban jiwa sebanak 22 warga sipil. Disimpulkan bahwa serangan sembarang dan oleh karena itu adalah sebuah kejahatan perang.

Pada Maret 2026, Pusat Komando AS (CENTCOM) mengatakan bahwa pasukan AS tidak melancarkan serangan terhadap kota Lamerd.