Eks BIN Ungkap Loyalis Jokowi Siapkan Deklarasi Separatis, Riau Jadi Titik Awal

 Kolonel Purnawirawan Sri Radjasa Chandra, mantan perwira intelijen Badan Intelijen Negara (BIN), mengungkap dugaan serius terkait keterlibatan loyalis Joko Widodo dalam upaya menciptakan instabilitas nasional lewat wacana pemisahan diri Riau dari Indonesia.

Dalam wawancaranya di Forum Keadilan TV, Kamis 7 Agustus 2025, Sri Radjasa menyebut bahwa situasi sosial-politik nasional yang memburuk telah menciptakan ruang bagi munculnya kembali gerakan-gerakan separatis, salah satunya Riau Merdeka.

“Saya menerima laporan akurat bahwa baru-baru ini ada pertemuan tertutup di Riau, dihadiri sejumlah relawan Jokowi, yang membahas wacana deklarasi ulang Riau Merdeka,” ujarnya.

Ia menegaskan, sinyal-sinyal ini tidak bisa dianggap angin lalu. Menurutnya, sebagian loyalis Jokowi merasa kecewa pasca-pemerintahan berakhir, dan kini tengah membangun kekuatan baru dengan menggandeng isu-isu kedaerahan.

“Gerakan semacam ini bukan hal baru. Dulu ada Tabrani Rab yang memulai Riau Merdeka pada 1999, dan kini namanya kembali disebut sebagai simbol perlawanan,” tambah Sri Radjasa.

Ia mengingatkan bahwa benih separatisme juga masih tumbuh di daerah lain seperti Aceh, Bali, dan Ambon. Bahkan, ia menyebut kelompok seperti Sumatera National Liberation Front (SNLF) kini aktif di luar negeri dan berjejaring dengan forum-forum internasional.

“Kita tidak bicara soal isapan jempol. Mereka punya strategi, agenda, dan dukungan. Kalau dibiarkan, ini berbahaya,” tegasnya.

Sri Radjasa menilai pendekatan hukum saja tidak cukup. Ia mendorong pemerintah lebih mengutamakan operasi intelijen dan dialog politik guna meredam potensi konflik yang lebih besar.

“Kalau penanganan lambat atau terlalu represif, justru akan memperkuat legitimasi mereka di mata publik,” ujarnya.

Ia pun memperingatkan bahwa rapat-rapat tertutup yang membahas strategi, waktu, dan tokoh kunci, sudah merupakan tahap serius, bukan sekadar wacana.

“Ini bukan wacana. Ini embrio gerakan separatis yang bisa membesar kapan saja. Negara tidak boleh lengah,” tutupnya