Nasib motor listrik MBG, muncul usulan pegawai SPPG bayar cicilan, KSP Dudung: Gajinya kan lumayan

 Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman menilai pengadaan puluhan ribu unit motor listrik bagi pegawai Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) bukanlah kebutuhan yang mendesak.

Menurutnya, fasilitas kendaraan yang dibiayai negara tersebut seharusnya dapat dipertimbangkan kembali karena tidak termasuk prioritas utama dalam mendukung tugas para pegawai.

Dudung berpendapat bahwa tingkat kesejahteraan pegawai SPPG saat ini sudah cukup baik untuk memungkinkan mereka memiliki kendaraan secara mandiri melalui skema cicilan.

Pandangan itu disampaikan saat ia menanggapi polemik proyek pengadaan motor listrik yang kini terseret dugaan korupsi.

Proyek tersebut diketahui memiliki nilai mencapai Rp1,03 triliun dan telah dibayarkan secara penuh oleh pejabat lama Badan Gizi Nasional (BGN).

Sorotan terhadap proyek ini semakin menguat setelah muncul pertanyaan mengenai urgensi serta manfaat pengadaan kendaraan dalam jumlah besar tersebut.

Di tengah proses penyelidikan yang berlangsung, nasib puluhan ribu unit motor yang sudah terlanjur dirakit turut menjadi perhatian publik.

Meski demikian, Dudung tidak memberikan keputusan terkait langkah yang akan diambil terhadap kendaraan-kendaraan tersebut.

Ia menegaskan bahwa kewenangan untuk menentukan pengalihan maupun pemanfaatan motor listrik itu berada di tangan pimpinan Badan Gizi Nasional dan Presiden.

Dengan demikian, keputusan akhir mengenai masa depan aset bernilai besar tersebut akan menunggu kebijakan dari otoritas yang berwenang.

"Ya sudah dibayar. Ini kan sudah dirakit. Nanti keputusan nanti terserah Kepala BGN. Kalau misalnya nanti ada keputusan dari presiden dialihkan ke mana yang bermanfaat, toh gajinya SPPG itu kan lumayan tuh Rp6 jutaan. Kalau nyicil satu motor kan cukup, nggak perlu-perlu amat lah kalau menurut saya. Nanti lah kita bahas lagi ya, MBG dulu kita konsentrasi," kata Dudung di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut juga mengungkap pengadaan motor listrik MBG sarat indikasi mark-up atau penggelembungan harga. 

Anggaran triliunan rupiah untuk pengadaan motor listrik MBG telah dicairkan jajaran pejabat lama BGN, meskipun wujud fisik kendaraan belum sepenuhnya rampung.

"Nah, kemudian setelah dicek, rupanya per 7 April ini masih dalam perakitan. Dan tapi ini sudah dibayar. Oleh pejabat lama, ya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Dudung membeberkan besaran estimasi kerugian negara dari proyek yang ditandatangani pejabat lama tersebut.

Ia berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti temuan ini secara tegas.

"Dan ada selisih, diperkirakan sekitar Rp 200 miliar. Ya berbeda kalau BPK ngitungnya Rp400 miliar. Ya ada mark up. Ya ini mudah-mudahan lah proses hukumnya segera tepat," katanya.