Milan masih membara, pemerintah Italia tambah 500 tentara dan kejar pelaku kerusuhan

 Pemerintah Italia mengerahkan tambahan 500 tentara Milan hingga akhir tahun. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi kerusuhan yang meluas setelah aksi demonstrasi berujung penjarahan toko, pembakaran properti, dan bentrokan dengan polisi.

Pemerintah juga memperketat sanksi pidana bagi pelaku kekerasan. Tak terkecuali remaja yang terlibat dalam kerusuhan.

Langkah tersebut diumumkan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni melalui dekret keamanan baru yang dirancang untuk menekan kekerasan dalam demonstrasi yang belakangan banyak melanda Eropa. Kebijakan ini muncul setelah kerusuhan selama akhir pekan merusak kawasan perbelanjaan di pusat Milan dan menyebabkan lebih dari 100 polisi terluka dalam dua hari.

Pemerintah menilai keterlibatan banyak anak muda dalam aksi penjarahan menjadi persoalan serius. Selain memperkuat pengamanan, Italia ingin memastikan pelaku kekerasan menghadapi konsekuensi hukum dan tidak menjadikan aksi vandalisme sebagai sesuatu yang patut ditiru

Dalam video yang diunggah di media sosial, Meloni mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perilaku para remaja yang terlibat dalam kerusuhan. “Anak-anak muda datang ke lapangan untuk menghancurkan barang-barang, mencuri, dan merekam diri mereka sendiri saat melakukannya,” kata Meloni dikutip via Stuff.

“Ini adalah fenomena yang harus kita tangani dengan serius, juga untuk mencegah gambar-gambar tersebut menjadi model yang ditiru orang lain,” lanjutnya.

Kerusuhan Milan Lukai Lebih dari 100 Polis

Kerusuhan terjadi di pusat Milan pada Sabtu (17/10) ketika sejumlah demonstran terlibat bentrokan dengan polisi. Sebagian massa menutupi wajah mereka saat menjarah toko dan membakar properti. Polisi menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa. Namun, aksi penjarahan dan kekerasan berlanjut hingga Minggu.

Kepolisian Milan memperkirakan sekitar 2 ribu anak muda terlibat dalam kerusuhan pada Sabtu malam. Dari sekitar 50 orang yang ditangkap selama akhir pekan, lebih dari 30 orang merupakan anak di bawah umur.

Besarnya jumlah remaja yang terlibat menjadi salah satu perhatian pemerintah. Meloni menilai tindakan mereka tidak bisa dipandang sebagai kenakalan biasa karena telah menimbulkan kerusakan dan membahayakan keselamatan orang lain.

Di antara peserta kerusuhan terdapat warga Italia yang telah memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi, termasuk mereka yang lahir dari orang tua asing, serta warga negara asing. Namun, informasi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa latar belakang kewarganegaraan menjadi penyebab kerusuhan.

Perusuh Terancam Penjara Lima Tahun

Selain menambah personel keamanan, pemerintah Italia memperkenalkan tindak pidana baru berupa keterlibatan dalam demonstrasi dengan kekerasan. Pelanggaran tersebut dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun dan denda maksimal EUR 20 ribu. Sanksi dapat diperberat apabila pelaku menutupi wajah atau menyebabkan seseorang terluka.

Dekret itu juga menetapkan bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas kerusakan properti yang ditimbulkan selama demonstrasi. Jika pelaku masih di bawah umur, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar kerugian tersebut.

Aturan lain menyangkut proses hukum terhadap remaja berusia di atas 14 tahun. Mereka akan dianggap mampu memahami tindakan yang dilakukan, kecuali terdapat bukti sebaliknya.

Sebelumnya, penilaian mengenai kemampuan anak memahami perbuatannya diserahkan kepada hakim untuk diputuskan dalam proses hukum.

Pemerintah juga berencana menambah kapasitas tempat penahanan dan jumlah hakim dalam sistem peradilan anak. Meski telah diumumkan, dekret tersebut masih harus memperoleh persetujuan parlemen untuk ditetapkan menjadi undang-undang dalam waktu 60 hari.

Kebijakan keamanan tersebut diumumkan ketika negara tetangga Italia, Prancis, juga menghadapi demonstrasi yang diwarnai kekerasan.

Aksi di Prancis berlangsung di tengah keresahan mengenai kenaikan biaya hidup dan tuntutan terkait persoalan yang dihadapi pelajar sekolah menengah. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstran yang terlibat kekerasan.

Meski berlangsung pada periode yang berdekatan, kerusuhan di Italia dan demonstrasi di Prancis memiliki konteks masing-masing. Di Italia, kerusakan kawasan perbelanjaan Milan dan banyaknya remaja yang ditangkap mendorong pemerintah mengambil langkah keamanan tambahan.

Pengerahan 500 tentara dan pengetatan sanksi menjadi bagian dari respons pemerintah untuk mencegah kekerasan serupa terulang. Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut efektif menjaga ketertiban umum, sekaligus tetap membedakan aksi kekerasan dari demonstrasi damai yang merupakan hak masyarakat.